<p style="text-align: justify;"><img src="http://ppid.waykanankab.go.id/po-content/uploads/untitled_13.png" alt="" width="100" height="56" /></p>
<p style="text-align: justify;">Bertempat di Ruang Rapat Sekdakab Way Kanan, Sekretaris Daerah Saipul S.Sos., M.IP. Bersama Kepala BPKAD, Drs.Ade Cahyadi, M.Si dan Kepala Bappeda, Drs.Rudi Joko Kurnianto, S.H. serta TIM Vcon Dinas Kominfo mengikuti Rapat Konsulidasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, bersama Kemendagri, rabu (10/06/2020)</p>
<p style="text-align: justify;">Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si mengatakan Rapat Konsulidasi kali ini bertujuan untuk mengidentidikasi isu yang berkenaan dengan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang harus ditunda akibat pandemi Covid-19. yang awalnya tanggal 9 september menjadi tanggal 9 desember 2020</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://ppid.waykanankab.go.id/po-content/uploads/22_3.jpg" alt="" width="496" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">“Penundaan ini bukanlah dilakukan oleh Indonesia sendiri, namun ada beberapa negara lain juga melakukan hal yang sama. Diantaranya Kanada, Ceko, Argentina, Jerman, Bolivia, dan Bosnia, untuk Indonesia sendiri, akan diikuti 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. dalam Pilkada nanti kita harapkan pelaksanaannya tetap menjalankan protokol kesehatan covid-19 yang tetapkan oleh pemerintah pusat” Agus Fatoni</p>
<p style="text-align: justify;">Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan kemendagri menjelaskan ada beberapa alasan yang mendasari pilkada serentak dilakukan pada tanggal 9 desember 2020 antara lain adalah</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Keputusan politik bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR RI atas opsi yang ditawarkan oleh KPU, Yaitu: 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 September 2021</li>
<li>Sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi, dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita siap untuk berdemokrasi dalam kondisi pandemic seperti negara lain di dunia</li>
<li>Di dunia internasional, pemilu secara terjadwal menjadi penentu democracy index dari sebuah negara, yg tiap tahun dilansir oleh economist intelegent unit (EIU). dan</li>
<li>Mengurangi praktek kepemimpinan pemda yg terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas dengan kewenangan terbatas, sedangkan kondisi pandemi membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi dari masyarakat</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://ppid.waykanankab.go.id/po-content/uploads/33.jpg" alt="" width="303" height="171" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si juga menjelaskan bahwa tahapan pilkada telah ditentukan berdasarkan peraturan PKPU nomor 2 tahun 2020 telah menetapkan 15 tahapan pilkada sehingga pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan pada bulan desember tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di indonesia sehingga persiapan pilkada harus disiapkan dengan sebaik-baiknya</p>
<p style="text-align: justify;">“Ada beberapa tantangan yang dihadapi saat pilkada tahun 2020 ditengah pandemi seperti ini, antara lain adalah penerapan anggaran dan protokol kesehatan, perlunya penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada pada masa pandemi covid-19 dan yang ke tiga terkait sumberdaya manusia dimana SDM penyelenggara dan pemilih harus tetap sehat dalam pelaksanaan pilkada serta aman dan terjaga dari covid-19” Jelas Agus Fatoni</p>
<p style="text-align: justify;">Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah kemendagri, Dr. Mochamad Ardian Noervianto, M.Si mengatakan pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 di pasal 166 sudah sangat tegas menyatakan bahwa pada prinsipnya terkait pilkada ini beban anggarannya ada di APBD, dan jika kita cermati pada pasal tersebut juga ada klosul yang mengatakan bahwa dapat juga didukung oleh APBN</p>
<p style="text-align: justify;">“Kita Optimis dapat melaksanakan pilkada serentak pada bulan desember ini dengan sukses dan aman dari covid-19, untuk itu penting juga dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan segala bentuk instrumen yang dibutuhkan oleh penyelenggara pilkada, baik itu KPU, Banwaslu maupun pihak pengamanan, guna lancar dan suksesnya pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020” Jelas Ardian</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://ppid.waykanankab.go.id/po-content/uploads/44.jpg" alt="" width="280" height="158" /></p>
<p style="text-align: justify;">Plt. Dirjen Bina Keuda Kemendagri menjelaskan penting halnya untuk pemerintah daerah, KPUD, Banwaslu Daerah dan Unsur pengamanan untuk saling berkoordinasi, mencermati berbagai macam dinamika, khususnya terkait pandemi covid-19 yang terjadi di setiap pemerintah daerah karena kasus dan pola penyebarannya pasti tidak sama di tiap-tiap daerah, khususnya daerah pelaksana pilkada.</p>
<p style="text-align: justify;">“Sesuai dengan surat Edaran dari Ketua KPU pada tanggal 4 juni kemarin, KPU Daerah diharapkan segera melakukan rasionalisasi atau optimalisasi terhadap kegiatan yang sudah disepakati dalam NPHD, dan hasil koordinasi rasionalisasi dan optimalisasi tersebut segera dilaporkan kepada kemendagri, dalam hal ini adalah direktorat bina keuangan daerah untuk menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah terhadap pelaksanaan pilkada serentah tahun 2020 dengan memperhatikan kondisi APBD didaerah” Jelas Ardian</p>
<p style="text-align: justify;">“Penghituan kapasitas fiskal tersebut perlu dilakukan mengingat salah satu dampak dari pandemi covid-19 adalah turunnya APBD secaran nasional, termasuk di 270 daerah yang akan melakukan pilkada, dari data yang yang direkap dari 270 pemda tersebut total APBD sebelum covid-19 adalah 506 T sedangkan setelah covid menjadi 445.4 T atau turun sekitar 60.6T dan untuk Pendapatan Asli Daerahnya di Daerah yang melaksakan pilkada itu turun sekitar 19.79T dan dana tranfernya turun sekitar 7.56 T, kondisi penurunan seperti ini pelu disikapi yaitu bagaimana dengan kondisi dan komposisi kondisi yang ada saat ini dan tantangan kedepan menghadapi pilkada, pemerintah daerah bisa melakukan penyesuaian dengan semaksimal mungkin” Jelas Plt. Dirjen Bina Keuda Kemendagri</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Penulis : Deny Kesuma</strong></em><br /><em><strong>Foto : Team</strong></em></p>
