SE Bupati tentang Mekanisme Fasilitasi Produk Hukum Daerah  

21 Oktober 2019 | DISKOMINFO WK | 197 Dilihat

Tertanggal 17 Oktober 2019, Bupati Way Kanan mengeluarkan Surat Edaran  Nomor: 180/906/I.04-WK/2019 Tentang Mekanisme Fasilitasi Produk Hukum Daerah.

Kepala Dinas  Komunikasi da Informatika, Drs. H. Achmad Gantha, L’Ng., M.M menjelaskan, Surat yang ditujukan Kepada Selurh Satuan Kerja Perangkat daerah Dilingkungan Pemerintah Daera Kabupaten Way Kanan itu Berdasarkan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, gubernur wajib melakukan pembinaan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan/atau rancangan peraturan DPRD.

Untuk itu  Bupati Way Kanan menyampaikan Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan/atau rancangan peraturan DPRD mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Untuk setiap penyusunan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan/atau rancangan peraturan DPRD agar selalu berkoordinasi dengan Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk difasilitasi.

Selanjutnya Fasilitas yang dilakukan oleh Gubernur dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima surat permohonan fasilitasi dan Pengundangan terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan/atau rancangan peraturan DPRD dapat dilakukan setelah surat fasilitasi dari Gubernur diterima.