DASAR PEMBENTUKAN PPID

DASAR PEMBENTUKAN PPID.

  1. Undang – undang Dasar  Negara Republik Indonesia Pasal 28 F Tahun 1945,  Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
  2. Undang-Undang  RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
  3. Undang-Undang  RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
  4. Peraturan Pemerintah RI. No 61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
  5. Peraturan Komisi Informasi No. 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengeloaan Informasi dan Dokumentasi dalam Negeri
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Kementerian Informasi dan Informatika
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.03 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
  9. Peraturan Bupati Way Kanan No. 38 Tahun 2017 Tentang Tata Cara layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dan
  10. Keputusan Bupati Way Kanan No. B.109/IV.16-WK/HK/2017, tentang susunan dan kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
  11. Keputusan Bupati Way Kanan No. B.109/IV.16-WK/HK/2019, tentang susunan dan kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.